Kemiskinan adalah masalah global yang belum ditemukan solusinya secara konkrit, khususnya bagi negara dunia ketiga. Di sini kita melihat kemiskinan dari sudut pandang kemampuan financial. Tak hanya Negara berkembang saja yang mengalami permasalahan satu ini, tetapi juga Negara-negara maju seperti Inggris yang pernah mengalaminya di sekitar penghujung abad ke-17.
Selama ini pemerintah telah berupaya, paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan-pembangunan yang selama ini dilaksanakan pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Seperti pada tahun 1970-1966 meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi yaitu sekitar 7,5% tetapi kemiskinan tetap ada. Kenyataan ternyata berbeda dengan teori yang selama ini diajarkan, bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan tinggi berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.
Bila dipelajari lebih lanjut, ada beberapa penyebab kegagalan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini, yang pertama yaitu program yang selama ini yang memberikan beras murah untuk rakyat miskin ataupun dengan Jaminan Pengaman Sosial(JPS) malah menbuat masyarakat miskin terlena dan menjadi manja, karena sifat bantuan tersebut bukan untuk memberdayakan potensi masyarakat, tetapi hanya untuk membantu mereka untuk dapat bertahan semata.
Selain itu, program sekolah gratis sebenarnya bagus jika itu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Namun, kenyataannya, karena gratis, justru membuat pelajar Indonesia “leha-leha”, mereka lupa ada amanah yang harus dilaksanakan. Kualitas output pun tidak menjadi lebih baik dengan adanya sekolah gratis, miris bukan.
Penyebab kedua adalah karena selama ini kurangnya pemahaman tentang penyebab dari kemiskinan itu sendiri, sehingga program yang dibuat tidak berdasarkan atas isu-isu kemiskinan yang penyebabnya beragam.
Selama ini, data dan informasi yang dipakai untuk program penanggulangan kemiskinan adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS, dan juga data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Pada dasarnya, kedua data tersebut ditujukan untuk perencanaan nasional yang sentralistik,dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Data seperti itu tidak mampu mencerminkan keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang memiliki keragaman yang berbeda-beda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal. Jadi tidak bisa dengan program yang sama dilaksanakan pada daerah yang backgroundnya berbeda. Bisa saja selama ini angka kemiskinan tersebut dimanipulasi, entah kenyataannya lebih besar atau lebih kecil.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1999-2007
Tahun Jumlah Penduduk Miskin(Juta) Jumlah Penduduk Miskin (%)
1999 47,97 23,43
2000 38,70 19,14
2001 37,90 18,41
2002 38,40 18,20
2003 37,30 17,42
2004 36,10 16,66
2005 35,10 15,97
2006 39,30 17,75
2007 37,17 16,58
Pada periode 1999-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen), turun 2,13 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta. Penurunan tersebut karena beberapa hal, yaitu inflasi umum relatif stabil selama periode Maret 2007-Maret 2008, turunnya harga beras pada periode tersebut dari Rp. 6.414,- per kg pada Maret 2007 menjadi Rp. 6.221,- per kg pada Maret 2008, terjadi kenaikan rata-rata upah buruh tani hampir 10%, selama periode Februari 2007-Februari 2008 jumlah penganggur berkurang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2007 sebesar 9,75 persen (10,55 juta orang), tetapi turun menjadi 8,46 persen (9,43 juta) pada Februari 2008. Turunnya pengangguran ini karena terbukanya lapangan kerja di sektor informal secara luas sehingga membuka kemungkinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
Tapi, dengan terjadinya krisis di AS yang juga memberikan sumbangan efek bagi Indonesia, ada ancaman peningkatan angka penduduk miskin. Kita tentunya tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah untuk mengatasi masalah ini, lalu harus siapa yang mengatasinya? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataukah kita serahkan saja pada pasar seperti pandangan aliran klasik?.
Menurut penulis, untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia yang sangat kompleks akan permasalahan ini, untuk negara seperti Indonesia yang perekonomiannya cukup labil tidak bisa menggunakan sistem pasar sepenuhnya. Harus ada kerjasama dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah serta dari pihak-pihak yang lain. Tidak bisa begitu saja diserahkan pada pasar untuk mengatasinya, bagaimanapun, tetap harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengontrol stabilitas perekonomian. Pemerintah pusat sebagai policy maker harus bisa berkordinasi dengan pemerintah daerah, dengan begitu program yang dicanangkan tidak berhenti di daerah. Transparansi dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan tersebut semua harus diperhatikan, asimetris informasi akan membuat sistem yang telah dibuat menjadi inefektif.
Menanggapi program BLT dari pemerintah, cukup efektif untuk mempertahankan Y saat terjadi krisis beberapa waktu lalu, karena ekspor turun drastis begitu juga investasi atas kebijakan dinaikkannya suku bunga. Sehingga dengan adanya BLT cukup membantu purchasing power masyarakat sehingga Y tidak akan turun terlalu jauh atau mungkin masih bisa bertahan.
Jika pemberian BLT dijadikan modal usaha oleh masyarakat yang menerimanya sehingga uang tersebut bisa berputar tidak hanya untuk tindakan konsumtif, menurut saya itu akan sangat membantu pemerintah.
Jadi, kesimpulannya adalah perlu adanya kerjasama semua pihak agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain serta tidak mementingkan jangka pendek, karena pada jangka panjang kita tidak tahu akan seperti apa, akan lebih baik jika kita mempersiapkan dengan baik agar mencegah sesuatu yang buruk terjadi pada jangka panjang. Program yang telah dicanangkan oleh pemerintah hendaknya dilaksanakan secara maksimal dengan bantuan pemerintah daerah, selain itu intervensi terhadap pasar untuk menstabilkan harga atau meminimalkan adanya penimbunan perlu dilakukan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pasar sama-sama berperan penting terhadap pengurangan angka kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar